Keywords
land ownership
Old Order
New Order
Indonesia's economy
How to Cite
Abstract
Agrarian reform encompasses a series of government actions and policies designed to restructure the land system, aiming to enhance social justice, reduce land ownership inequality, increase agricultural productivity, and stimulate economic growth in the agricultural sector. These reforms typically involve transferring land from large owners to smaller farmers, improving the land ownership structure, and granting land to farmers. This study employs descriptive qualitative research. According to Lexi J. Moleong, qualitative research seeks to understand phenomena experienced by the subjects. Although agrarian reform in Indonesia began during Dutch colonialism, significant reforms were implemented during the Old Order and New Order eras, particularly through Law Number 5 of 1960, known as the Basic Agrarian Law (UUPA). This law established regulations related to agrarian principles during the Old Order period. The Old Order’s agrarian reform aimed to dismantle colonial capitalism and feudalism by nationalizing foreign companies and redistributing land. However, agrarian reform in Indonesia still faces numerous challenges that need to be addressed to ensure inclusive and sustainable economic growth.
References
Bachriadi, D. (2007). Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. Fakutas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
Clarissha, V. S., Hapsari, R. A., Husna, N. A., & Renaldo, M. A. (2020). Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi. Wajah Hukum, 4(1), 78–82.
Firdaus, M. A. (2023). Dampak Sosial Konflik Agraria. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/sbt8k
Ghimire, K. B. (2001). Land Reform and Peasant Livelihoods: the Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reforms in Developing Countries. ITDG Publishing.
Hadi, M. K. (2023). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan Fasilitatif. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3(2).
Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Jamal, E. (2000). Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 18(1–2), 16–24.
Mahfud, M. (1998). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Lp3s.
Mahmud, A., & Aprianto, T. C. (2017). Pembaruan Agraria: sebuah ijtihad mengoreksi kemiskinan dan ketimpangan. Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Menuju Konferensi Tenurial.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhammad Nurjihadi. (2019). Review terhadap Gagasan Reforma Agraria Indonesia: Antara Wacana, Kepentingan dan Konflik Idiologi Ekonomi. Nusantara Journal of Economics, 1(02), 1–12. https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.458
Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, (37), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.148
Santoso, U. (2009). Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.
Soetiknjo, I. (1983). Politik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sutadi, R. D. (2021). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Wibowo, A. T., & Rini, Y. C. (2022). Kajian Yuridis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(1), 529–541.
Wiradi, G. (2000). Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Yogyakarta: INSIST Press.
Wiradi, G. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: SAINS Press.
Jurnal ini memegang prinsip akses terbuka atas seluruh artikel yang dimuatnya tanpa meminta izin pada penerbit atau penulisnya sesuai dengan prinsip Budapest Open Access Initiative. Namun penulis dapat melakukan hal-hal di bawah ini.
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan